Sinergi Kawal Demokrasi Sejak Dini, Bawaslu Teluk Bintuni dan Kesbangpol Sinkronkan Data Partai Politik Jelang Pemilu 2029

BINTUNI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Teluk Bintuni menggelar audiensi konsolidasi demokrasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Teluk Bintuni di Aula Rapat Kantor Kesbangpol, Rabu (28/10/2026). Diterima langsung oleh Kasubbid Sosial-Politik Kesbangpol Jhon Asmuruf, kehadiran Ketua Bawaslu Teluk Bintuni Supiah Tokomadoran, S.Pd., M.M., bersama Anggota Bonefasius Remetwa, S.IP., Sekretaris Fadly Liptiay, S.Sos., dan Staf Hukum Dendi Tri Ramadhon, S.H., ini merupakan langkah strategis pencegahan dini (early warning) di masa non-tahapan guna mewujudkan Pemilu 2029 yang tertib dan bermartabat.

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu memaparkan hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan Semester I Tahun 2026 yang terbagi dalam empat indikator utama, yaitu keabsahan SK kepengurusan terbaru tahun 2026 tingkat kabupaten, pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan, validitas data pengurus dan anggota aktif (mengantisipasi pindah domisili, meninggal dunia, atau alih status menjadi ASN/TNI/Polri), serta keabsahan dokumen kantor tetap partai politik di wilayah Teluk Bintuni. “Audiensi ini merupakan langkah konkret Bawaslu dalam menyerahkan peta kerawanan administrasi parpol untuk disinkronkan dengan basis data pembinaan di Kesbangpol, sehingga potensi sengketa proses maupun pelanggaran administrasi jelang verifikasi Pemilu 2029 dapat dicegah lebih awal, sekaligus memperkuat sinergi pendidikan politik untuk melahirkan pemilih cerdas dan kepemimpinan berintegritas,” ujar Ketua Bawaslu Teluk Bintuni, Supiah Tokomadoran.

Menanggapi hal itu, Kasubbid Sosial-Politik Kesbangpol Teluk Bintuni, Jhon Asmuruf, mengapresiasi langkah pemetaan Bawaslu yang dinilai sangat membantu pemerintah daerah, serta menyatakan kesiapan pihaknya untuk mencocokkan dan meninjau bersama keempat indikator tersebut agar tidak terjadi perbedaan data antara Bawaslu, Kesbangpol, dan KPU. “Kami berkomitmen penuh mendukung pengawasan berkelanjutan ini dan menjadikan hasil pemetaan Bawaslu sebagai rujukan evaluasi pembinaan administrasi parpol di daerah, guna menciptakan ruang demokrasi yang tertib administrasi serta bersih dari pencatutan identitas warga secara sepihak, politik uang, maupun hoaks di Tanah Sisar Matiti,” tegas Jhon.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu dan Badan Kesbangpol Kabupaten Teluk Bintuni sepakat melakukan sinkronisasi data partai politik secara berkala, mengawasi pembinaan tertib administrasi partai politik secara bersama-sama, serta berkolaborasi dalam program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi pengurus partai politik maupun masyarakat umum.