Perkuat Data Pemilih, Bawaslu Teluk Bintuni Gandeng Puskesmas Bintuni Teken Nota Kesepahaman

Teluk Bintuni — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Teluk Bintuni terus memperkuat jaringan kemitraan dalam mendukung kualitas kepemiluan. Selasa (21/7/2026), bertempat di Puskesmas Bintuni Distrik Bintuni, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan konsolidasi demokrasi sekaligus penjajakan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kepala Puskesmas Bintuni Distrik Bintuni, Ns. Yeremia Manibuy, S.Kep., M.Kep., guna mendukung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026.

Kegiatan ini dihadiri dari jajaran Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yakni Ketua Bawaslu Supiah Tokomadoran bersama anggota dan staf sekretariat, serta jajaran Puskesmas Bintuni.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Supiah Tokomadoran, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bentuk komitmen nyata kedua institusi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi, khususnya terkait penyediaan data kependudukan yang berkaitan dengan warga yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

"Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas melalui peningkatan kualitas data pemilih secara berkelanjutan," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, Puskesmas Bintuni berkomitmen memberikan dukungan informasi sesuai kewenangannya, termasuk data peristiwa kematian penduduk, sementara Bawaslu akan memanfaatkan data tersebut sebagai bahan pengawasan pelaksanaan PDPB dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi, kerahasiaan informasi, dan akuntabilitas.

Kepala Puskesmas Bintuni Distrik Bintuni menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti MoU dengan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Ia menjelaskan bahwa data kematian warga  mencakup nama, alamat, dan NIK yang merupakan bagian dari kegiatan surveilans yang secara rutin dilaporkan Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni maupun aplikasi pelaporan Kementerian Kesehatan, sehingga selaras dengan kebutuhan program PDPB yang dijalankan Bawaslu.

Sejumlah kesepakatan dihasilkan dari pertemuan ini, di antaranya:

1. Penyediaan data penduduk meninggal dunia berusia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah, meliputi nama lengkap, NIK/KK, tanggal meninggal, surat akta kematian, dan nomor kontak keluarga;
2. Pertukaran data pemilih/pasien meninggal dunia secara berkala setiap satu bulan sekali;
3. Koordinasi dan sinkronisasi data antarpihak;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data pemilih;
5. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaporan data kematian oleh Puskesmas Bintuni kepada Bawaslu setiap tiga bulan sekali, sebelum pelaksanaan Pleno Triwulan PDPB bersama KPU Teluk Bintuni;
7. Rencana pembahasan lanjutan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait MoU maupun kerja sama data lainnya.

Langkah kolaboratif ini merupakan wujud nyata implementasi visi Bawaslu "Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas", sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik menjelang tahapan Pemilu 2029.