Mengasah Literasi Digital: Membaca Ulang Peran Strategis Humas Bawaslu di Era Modern KELADI Seri Ke-8

Mengasah Literasi Digital: Membaca Ulang Peran Strategis Humas Bawaslu di Era Modern

Bawaslu Provinsi Papua Barat kembali menggelar forum diskusi intelektual melalui Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) Seri ke-8. Forum yang dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2026, ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman publik serta mengevaluasi efektivitas peran Humas di tengah dinamika pengawasan pemilu era digital. 

Pemantik Diskusi langsung dari David Wabia Selaku Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Papua Barat, dan Narasumber Utama yaitu Muhamad Saleh Safua dari Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan serta diModeratori oleh Melki Nelson Ariks Sekretaris Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.

Diskusi ini mengangkat tema “Humas dan Tantangan Literasi: Membaca Ulang Peran Media Sosial Bawaslu Kab. Manokwari Selatan”. Fokus utama bahasan meliputi:

1. Transformasi Peran Humas, Humas lembaga saat ini bukan sekadar pembuat rilis atau dokumentasi kegiatan, melainkan menjadi korektor, penjaga reputasi, dan pengelola informasi yang harus mampu menyajikan konten secara kreatif.

2. Membaca Ulang Media Sosial, Setiap postingan Bawaslu harus dipandang sebagai media edukasi, bukan sekadar papan pengumuman. Konten harus diuji melalui empat kacamata: publik, faktual, emosional, dan estetika sebelum dipublikasikan.

3. Budaya Solidaritas Digital, Narasumber menekankan pentingnya “gerakan literasi berjemaah”. Humas tidak bisa berjalan sendirian; seluruh unsur di lembaga Bawaslu harus terlibat aktif dalam mendukung diseminasi informasi, memberi tanggapan, dan membagikan konten positif untuk melawan hoaks.

4. Tantangan Geografis & SDM, Diskusi menyoroti bahwa keterbatasan teknis dan geografis bukanlah hambatan mutlak jika kreativitas SDM diasah. Masa non-tahapan adalah waktu krusial untuk “menanam dan menyiram” kepercayaan publik.

Forum KELADI #8 menegaskan bahwa humas adalah ujung tombak informasi. Untuk menjaga kepercayaan publik yang telah mencapai angka signifikan (75%), Bawaslu harus beradaptasi dengan algoritma media sosial yang cepat dan audiens yang semakin kritis. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi bagi tujuh Bawaslu kabupaten/kota di Papua Barat untuk memperbaiki pola pengelolaan media sosial agar lebih aplikatif dan berdampak luas bagi masyarakat.