Konsistensi Dalam Pengawasan Bawaslu Papua Barat Pastikan Pengawasan PDPB Berjalan Optimal di Teluk Bintuni

Teluk Bintuni, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni - Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima kunjungan dari Tim Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam rangka supervisi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 2025 pada Kamis, 7 Agustus 2025. Kegiatan supervisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap PDPB berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan oleh Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Sofiah Tokomadoran, menyambut baik kedatangan tim supervisi dan menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan dorongan penting bagi mereka untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Ia menjelaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan data yang tidak sinkron dan akses terbatas ke beberapa wilayah yang cukup terpencil, pihaknya tetap berupaya meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti DUKCAPIL dan KPU untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Didimus Kambia, juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pengawasan membutuhkan kolaborasi yang erat antara lembaga terkait. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa data pemilih yang dikumpulkan akurat dan inklusif agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam proses pemilu.

Menahen J. Sabarofek, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H), dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa supervisi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan Bawaslu di tingkat kabupaten. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap PDPB harus dilaksanakan dengan tepat dan sesuai regulasi yang ada.

"Supervisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap PDPB berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Di masa non-tahapan ini, penguatan kelembagaan dan partisipasi publik harus terus ditingkatkan," ujar Menahen.

Sementara itu, Nurlaila Muhammad, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPS) Bawaslu Papua Barat yang turut hadir dalam kegiatan supervisi ini, menegaskan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga kualitas proses pemilu. Ia menekankan bahwa meskipun saat ini bukan masa tahapan pemilu, pengawasan tetap harus dilaksanakan dengan maksimal.

"Bawaslu adalah lembaga pengawasan, bukan lembaga hukum atau pidana pemilu. Kami siap melakukan pengawasan terbaik untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan transparan dan akuntabel," tegas Nurlaila.

Kegiatan supervisi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk mendorong konsistensi pengawasan PDPB dan memperkuat kelembagaan Bawaslu di tingkat akar rumput, serta memastikan daftar pemilih yang akurat, inklusif, dan partisipatif.