KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) Seri ke-17 dengan tema "Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Wondama"

Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) Seri ke-17 yang mengusung tema "Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Wondama"

Kamis, 4 Juni 2026 Dilangsungkan kegiatan KELADI kembali guna menjadi diskusi strategis untuk mempertegas posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjaga profesionalisme dan netralitas selama tahapan Pilkada 2024. Diskusi menekankan bahwa meski ASN memiliki hak konstitusional sebagai warga negara, kewajiban untuk tidak memihak adalah harga mati demi menjaga integritas birokrasi dan keadilan pemilu.

Diskusi ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber Internal Bapak David Sabarek (Koordiv P3S Bawaslu Teluk Wondama) yang memaparkan regulasi dan penanganan pelanggaran netralitas. Juga Narasumber Eksternal Bapak Pujang Waprak (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum, mantan Kepala BKPSDM Teluk Wondama) yang memberikan pandangan dari sisi kebijakan kepegawaian. Kemudian Moderator Memandu jalannya diskusi yang aktif melibatkan jajaran Bawaslu Provinsi Papua Barat serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Papua Barat . dan di ikuti Peserta dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat Termasuk Perwakilan Bawaslu Kabupaten Kaimana, Manokwari Selatan (Mansel), dan Teluk Bintuni yang turut memberikan masukan dan pertanyaan kritis terkait tantangan di lapangan.

Poin-Poin Penting Diskusi:

• Pentingnya Netralitas: Netralitas ASN bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi untuk memastikan pelayanan publik tetap objektif dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.

• Peta Kerawanan: Dibahas empat tahapan rawan pelanggaran, mulai dari pencalonan hingga proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk risiko mobilisasi ASN .

• Sinergi Pengawasan: Bawaslu dan Pemerintah Daerah berkomitmen membangun komunikasi dua arah untuk merespons cepat setiap temuan pelanggaran, mulai dari sanksi ringan hingga berat .

• Perlindungan ASN: Forum juga mengulas pentingnya mekanisme perlindungan bagi ASN yang mendapatkan tekanan politik dari atasan, agar mereka berani melaporkan intimidasi tanpa takut akan mutasi sepihak.

Kegiatan ini menegaskan bahwa kerja keras Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN tidak akan maksimal tanpa sinergi lintas lembaga. Forum KELADI diharapkan menjadi langkah nyata agar netralitas ASN bukan hanya sekadar slogan, melainkan tindakan nyata di lapangan demi Pilkada yang bermartabat dan Sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Daerah menjadi kunci. Langkah-langkah strategis seperti manajemen talenta dan pengawasan partisipatif diharapkan mampu melindungi ASN dari tekanan politik atasan.