(KELADI) ke-14 Kembali diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat mengangkat isu krusial: Dinamika Pengawasan Netralitas ASN dalam kontestasi Pemilihan 2024 di Kabupaten Manokwari

Diskusi Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) ke-14 Kembali diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat mengangkat isu krusial: Dinamika Pengawasan Netralitas ASN dalam kontestasi Pemilihan 2024 di Kabupaten Manokwari Pada Rabu (13/05/2026), dan Berikut adalah poin-poin utama dalam diskusi kali ini dan Diskusi ini dipandu oleh Bapak Melkianus Mandowen (Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manokwari)  dan menghadirkan dua pakar sebagai narasumber utama:

• Ibu Albertina Yumame (Kordif P3S Bawaslu Kabupaten Manokwari): Membahas sisi pengawasan dari kacamata lembaga pengawas pemilu.
• Ibu Evita C. Himboran (Auditor Manajemen ASN Ahli Madya, BKN Regional 14 Manokwari): Memberikan perspektif dari sisi aturan disiplin kepegawaian dan sanksi bagi ASN.

Netralitas ASN bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan pondasi untuk menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Tantangan yang dihadapi kini semakin kompleks, terutama dengan maraknya pelanggaran di dunia digital, seperti likes atau unggahan foto bersama kandidat di media sosial.

• Delik Digital: Diskusi menyoroti sulitnya pembuktian pelanggaran di ruang digital, namun menegaskan bahwa jejak digital dapat menjadi informasi awal pengawasan 
• Konsep "Pencerahan" vs. "Kampanye": Ada batas tipis antara ASN yang memberikan informasi edukatif kepada masyarakat dengan ASN yang secara terang-terangan mengajak memilih calon tertentu. Memberikan pencerahan yang positif diperbolehkan, namun jika sudah mengarah pada keberpihakan, maka itu adalah pelanggaran 

• Sinergi Sistem: Penggunaan aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) menjadi jembatan krusial antara temuan Bawaslu dan tindak lanjut sanksi oleh BKN 

  Dengan diadakany diskusi ini maka Para ASN dapat mengetahui dampak dari ketidak netralitasan ASN berupa Sanksi Tegas: ASN yang terbukti melanggar netralitas dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai PP No. 94 Tahun 2021, Pentingnya Data: Keberhasilan penindakan sangat bergantung pada akurasi data yang dikirimkan oleh admin Bawaslu ke sistem BKN. Keterlambatan atau kesalahan input data dapat menghambat proses penegakan disiplin.

  Netralitas ASN adalah kunci demokrasi bermartabat. Stop pelanggaran, jaga etika, dan ASN harus tetap kuat sebagai pelayan publik yang berdiri di atas semua golongan 

Forum ini ditutup dengan semangat kolektif untuk terus mengawal pemilihan yang jujur, adil, dan profesional di seluruh wilayah Papua Barat.