Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) Series 9 Mengupas Dampak Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024

Bawaslu Provinsi Papua Barat kembali menggelar diskusi strategis untuk memperkuat pemahaman jajaran pengawas pemilu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Diskusi ini berfokus pada bagaimana putusan MK tersebut mempengaruhi tugas, wewenang, dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas pemilu di daerah. Yustinus Y. Maturan selaku narasumber menekankan bahwa hukum selalu hadir untuk memberikan solusi perbaikan bagi demokrasi.

Poin-poin Penting dalam diskusi meliputi ,Adaptasi Regulasi: Putusan MK ini menuntut adanya sinkronisasi dan potensi revisi undang-undang agar pelaksanaan pengawasan pemilu ke depan tetap efektif, Netralitas & Pengawasan: Diskusi juga menyoroti pentingnya memastikan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain, Ruang Diskusi Kritis: Forum ini menjadi wadah bagi pimpinan dan staf Bawaslu di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk menyampaikan pandangan kritis, pro, dan kontra demi memperkaya wawasan literasi demokrasi.

Diskusi ini melibatkan berbagai elemen penting Bawaslu, di antaranya:

• Moderator: Albertina Jumame
• Inisiator Diskusi: Suryono A. Djiwa
• Narasumber: Yustinus Y. Maturan
• Peserta Aktif: Pimpinan Bawaslu dari berbagai kabupaten (Fakfak, Teluk Bintuni, Kaimana, dll) serta staf Bawaslu Provinsi dan Kabupaten se-Papua Barat.

"Setiap perubahan dalam sistem pemilu adalah langkah menuju demokrasi yang lebih dewasa. Yang terpenting bukan hanya aturan yang dibuat, tetapi bagaimana aturan itu mampu menjaga suara rakyat tetap berdaulat, jujur, dan adil." – Closing Statement oleh Moderator.