Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) seri ke-19 dengan tema "Peran Bawaslu Terhadap Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni"

Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) seri ke-19 Kembali diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan tema "Peran Bawaslu Terhadap Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni".  Acara dibuka dengan sambutan, penjelasan tata tertib diskusi, dan pengenalan narasumber oleh moderator, Bapak Fadli Liptiay.

Narasumber kali ini dibawakan oleh Bapak Bonevasius Remetua (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan data Informasi Bawaslu Teluk Bintuni) Menjelaskan peran strategis Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye, termasuk strategi pencegahan (sosialisasi dan pemetaan kerawanan), pengawasan langsung, serta penanganan temuan atau laporan pelanggaran. Kemduian Narasumber kedua oleh Bapak Aibtu Mas Juli (Anggota Gakkumdu dari Polres Teluk Bintuni) Memaparkan peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam menangani dugaan tindak pidana pemilihan. Beliau menjelaskan alur penanganan laporan, mulai dari registrasi hingga proses penyidikan bersama unsur kepolisian dan kejaksaan.

Strategi Pengawasan Bawaslu dimulai dari Pemetaan Kerawanan Menentukan titik rawan kampanye, jadwal, lokasi APK, serta potensi pelanggaran oleh ASN atau perangkat kampung. dan Pencegahan guna Melakukan sosialisasi masif, mengirim surat imbauan resmi kepada peserta pemilu dan pihak terkait, serta koordinasi lintas lembaga (KPU, Polri, Pemda, Satpol PP). juga Pengawasan Langsung untuk Melakukan pemantauan langsung di lapangan, mendokumentasikan kegiatan kampanye, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Dari sisi Penanganan Pelanggaran & Sentra Gakkumdu , Mekanisme Gakkumdu yaitu Melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan untuk membahas laporan atau temuan guna menentukan unsur tindak pidana pemilihan. kemudian Alur Penanganan: Dimulai dari registrasi laporan/temuan, klarifikasi, kajian, hingga pembahasan pleno untuk menentukan apakah kasus naik ke tingkat penyidikan atau diteruskan ke instansi terkait (seperti BKN untuk pelanggaran netralitas ASN atau DKPP untuk kode etik).

Tantangan di Lapangan salah satunya Geografis Medan wilayah bintuni yang (pesisir, pegunungan, dataran rendah) yang menyulitkan pergerakan dan memakan waktu. kemudian Keterbatasan Saksi Minimnya informasi dari saksi saat membuat laporan. dan Batas Waktu penanganan perkara yang sangat singkat sering menjadi kendala teknis.

Kesimpulan & Harapan ke Depan kedepan baik dari bawaslu maupun sentra gakkumdu yaitu Pendidikan Politik Berkelanjutan Diperlukan kolaborasi antara partai politik dan penyelenggara untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, tidak hanya musiman saat pemilu. Juga tentu Kolaborasi Penguatan koordinasi antarlembaga (Sentra Gakkumdu) dan peningkatan partisipasi masyarakat (pengawasan partisipatif) sangat krusial untuk menjaga integritas demokrasi.

Pimpinan Bawaslu Provinsi memberikan arahan mengenai pentingnya sinergi antarlembaga dan penguatan regulasi. Narasumber kemudian memberikan closing statement yang menekankan pentingnya kesadaran, pendidikan politik, dan kolaborasi untuk menjaga integritas demokrasi.