Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) ke-13 kembali digelar oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat mengangkat tema strategis: “Politik Identitas dan Retorika Kampanye Pemilihan 2024 Kabupaten Kaimana”.

Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) ke-13 kembali digelar oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat mengangkat tema strategis: “Politik Identitas dan Retorika Kampanye Pemilihan 2024 Kabupaten Kaimana”. Diskusi ini bertujuan membedah dinamika politik lokal, tantangan pengawasan, serta strategi komunikasi yang sehat dalam menghadapi isu-isu identitas selama tahapan Pilkada.

Diskusi Kali ini langsung dibawakan oleh, Moderator Jhon Philip Kirua (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kaimana) serta Narasumber Pertama yaitu Abdul Malik Furu (Perwakilan Bawaslu Kabupaten Kaimana) juga Narasumber kedua oleh Fadzulrahman G. Ombaier (Tokoh Kepemudaan/Ketua GP Ansor Kaimana).

Juga tidak lupa dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat, Ketua Bawaslu Bintuni, Ketua Bawaslu Fakfak, serta Yohanes Dos Santos (Ketua Kerukunan Flomamora Kaimana) 

Topik Utama yang pertama dibawakan oleh narasumber yakni pertama terkait Pemetaan Politik Identitas di Kaimana Politik identitas di Kaimana sangat dipengaruhi oleh sentimen kesukuan, marga, dan hak kesulungan (wilayah adat). Terdapat pembagian kelompok antara Orang Asli Papua (OAP) dan pendatang, yang sering kali ditarik ke dalam ranah politik untuk mobilisasi massa. Kemudian Mengenai Tantangan Pengawasan Bawaslu Bawaslu mencatat tantangan besar dalam menangani pelanggaran politik SARA karena narasi sering disampaikan secara 'senyap' (silent) atau simbolik, bukan melalui kampanye terbuka. Selain itu, terdapat kendala dalam pemenuhan syarat formil dan materiil laporan, yang menyebabkan beberapa kasus dugaan intimidasi harus dihentikan sementara.

Dilihat dari sisi Konstruktif dan Destruktif Identitas Diskusi menyimpulkan bahwa politik identitas memiliki dua wajah. Secara positif, identitas dapat digunakan untuk memperjuangkan hak afirmasi dan kesetaraan bagi kelompok yang terpinggirkan. Namun, menjadi destruktif ketika digunakan untuk memecah belah, menindas, atau mendiskriminasi pihak lain demi kepentingan kekuasaan. Maka strategi Kolaboratif Menghadapi keterbatasan SDM dan kompleksitas sosial, Bawaslu perlu memperkuat kemitraan dengan tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi masyarakat. Narasumber menekankan pentingnya edukasi politik ke akar rumput (grassroots) agar pemilih lebih fokus pada pertarungan ide, gagasan, dan program kerja kandidat, alih-alih sentimen primordial.

Kemudian Fenomena Politik Identitas ini menyoroti bagaimana penggunaan isu kekerabatan, marga, gender, dan asal wilayah sering dijadikan alat mobilisasi massa dalam kampanye di Kaimana. Dapat Berupa Dampak Politik identitas dinilai memiliki dua sisi; dapat memperkuat solidaritas kelompok, namun juga berpotensi memicu polarisasi sosial dan konflik. Tantangan Bawaslu Kaimana menghadapi tantangan besar dalam pembuktian pelanggaran karena narasi politik identitas sering disampaikan secara terselubung atau simbolik, sehingga sulit mendapatkan bukti konkret. Peran Masyarakat Juga Penting dalam kolaborasi antara penyelenggara pemilu (Bawaslu) dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan untuk melakukan edukasi politik agar pemilih lebih kritis terhadap program kandidat daripada sekadar sentimen identitas. Dari Sisi Positif Narasumber menekankan bahwa identitas (seperti hak afirmasi bagi Orang Asli Papua) dapat menjadi kekuatan konstruktif jika digunakan untuk memperjuangkan kesetaraan, bukan untuk mendiskriminasi atau memecah belah.