Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) #11 kembali digelar oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan tema "Harmonisasi Hukum UUD 1945, Hukum Pemilu, dan Undang-Undang Otsus Papua dalam Menjamin Hak Politik Orang Asli Papua (OAP)".

Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) #11 kembali digelar oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan tema "Harmonisasi Hukum UUD 1945, Hukum Pemilu, dan Undang-Undang Otsus Papua dalam Menjamin Hak Politik Orang Asli Papua (OAP)"

Harmonisasi Hukum antara UUD 1945, hukum pemilu, dan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam menjamin hak politik Orang Asli Papua (OAP). Fokus utamanya adalah menyoroti pentingnya sinkronisasi aturan agar kekhususan Papua tetap terlindungi dalam bingkai NKRI.

Urgensi Harmonisasi dalam Diskusi menyoroti pentingnya sinkronisasi antara aturan nasional (UU Pemilu) dengan semangat Otsus Papua agar kekhususan hak politik OAP terlindungi tanpa keluar dari bingkai NKRI. Kemudian Kepentingan OAP sebagai Panglima: Narasumber menegaskan bahwa kepentingan orang asli Papua harus menjadi prioritas utama (panglima) dalam setiap regulasi di atas tanah Papua. Evaluasi Regulasi Juga Perlunya mengoreksi tumpang tindih aturan (seperti UU Pemilu dan UU ASN) yang kerap menghambat proses di lapangan. Diperlukan dorongan konkret dari bawah untuk memperjuangkan revisi atau sinkronisasi aturan tersebut.

• Harmonisasi vs Penyeragaman: Harmonisasi hukum tidak berarti penyeragaman nasional, melainkan pemberian ruang bagi kekhususan Papua tanpa keluar dari koridor konstitusi.

• Kepentingan OAP sebagai Panglima: Kepentingan orang asli Papua harus menjadi prioritas utama di atas tanah Papua dalam setiap kebijakan politik.

• Kebutuhan Sinkronisasi: Terdapat urgensi untuk menyelaraskan undang-undang terkait (seperti UU Pemilu, UU ASN, dan UU Otsus) guna menghindari tumpang tindih regulasi yang sering menyulitkan penyelenggara pemilu di lapangan.

• Partisipasi Aktif: Diskusi mendorong perlunya langkah konkret dari elemen masyarakat sipil, tokoh adat, dan lembaga perwakilan (MRP, DPRP, DPRK) untuk mengawal kebijakan dan memberikan masukan kepada pembuat undang-undang.

Peran Aktif Masyarakat yaitu Masyarakat sipil, tokoh adat, dan lembaga perwakilan (MRP, DPRP, DPRK) didorong untuk lebih proaktif mengawal kebijakan politik agar tidak sekadar menunggu instruksi pusat.

Pihak yang Terlibat dalam diskusi ini meliputi Moderator Bapak Syahril Radal Serbuit (anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak). Narasumber Bapak Sofianus (internal Bawaslu)., Bapak Paulus Johanes FD (Ketua Forum Pemuda Demokrasi Papua/Narasumber Eksternal). Jajaran Terkait dalam Diskusi dihadiri oleh unsur pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kepala Sekretariat, serta anggota Bawaslu Kabupaten se-Papua Barat.