Bawaslu Teluk Bintuni Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ( PDPB ) Triwulan III Tahun 2025

Teluk Bintuni, 20 Agustus 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Bintuni terus memperketat pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih, sebagai dasar yang sah untuk penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan.

PDPB menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan daftar pemilih yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Didimus Kambia, menjelaskan bahwa tugas utama Bawaslu adalah mengawasi agar tidak ada pemilih yang terabaikan hak pilihnya, serta memastikan tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih tercatat dalam daftar pemilih.

“Bawaslu berkewajiban memastikan bahwa setiap pemilih yang berhak terdaftar dan yang tidak berhak harus dikeluarkan dari daftar. Kami juga mengawasi agar proses ini berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” kata Didimus Kambia setelah melakukan Coklik Terbatas (COKTAS), pada Rabu (20/08/2025).

Dalam pelaksanaan Coktas tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengungkapkan beberapa temuan terkait pemutakhiran data, seperti pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, alih status, dan permasalahan kependudukan lainnya. Temuan-temuan tersebut telah disampaikan kepada KPU agar segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang diperlukan.

“Masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif memeriksa dan melaporkan jika menemukan data yang salah atau jika ada pemilih yang belum terdaftar atau tidak memenuhi syarat namun tercatat. Laporan bisa disampaikan langsung ke kantor Bawaslu terdekat atau melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan,” tambah Didimus.

Lebih lanjut, Bawaslu mengimbau agar pengawasan ini dilakukan dengan pendekatan yang dialogis, humanis, dan menghormati kearifan lokal. “Kami berharap dalam setiap interaksi dengan KPU dan masyarakat, dapat terjalin komunikasi yang baik, tanpa adanya ketegangan,” ujar Didimus.

Bawaslu juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi daftar pemilih. Dengan kerjasama yang baik antara Bawaslu, KPU, dan masyarakat, diharapkan Pemilu 2025 dapat berjalan secara inklusif, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak.