Bawaslu Teluk Bintuni Melaksanakan Koordinasi Teknis Diskusi P2P

Teluk Bintuni - Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan secara luring oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berlangsung dengan antusias. Kegiatan pada Titik I ini diikuti oleh peserta perwakilan dari beberapa distrik/kecamatan yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Rabu (05/11/2025).

Diskusi tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Supia Tokomadoran yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas. Supia mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen pengawasan yang aktif di tengah masyarakat guna memperkuat demokrasi di daerah masing-masing.

kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh sejumlah narasumber berkompeten. Materi pertama disampaikan oleh Supia Tokomadoran , Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Sengketa, Kordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu serta Kordinator Divisi SDMOD Bawaslu Kabupaten teluk Bintuni, yang menyoroti pentingnya peserta memahami teknis pengawasan partisipatif secara digital. Supia juga menekankan strategi membangun komunikasi efektif dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif.

Sesi berikutnya diisi oleh Ali Kuaikamtelat, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Dalam pemaparannya, Ali menjelaskan berbagai bentuk dan fungsi kerja dari SAKA ADIYAKSA yang dalam tahapan pemilu dikakukan kerjasama dengan Kwarcab Kabupaten Teluk Bintuni serta mekanisme kerjasamannya. Ia mengajak peserta untuk memahami prosedur dan pentingnya dalam setiap proses dan tupoksi dari Saka Adiyaksa tersebut.

Diskusi Luring ini turut hadir Kordinator Divisi Pencegahan Parmas & Humas, Didimus Kambia, yang membawakan materi bertajuk Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ( PDPB ) triwulan 4. Didi menegaskan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi gerakan sosial yang membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Melalui penguatan jejaring dan pemberdayaan komunitas, diharapkan lahir gerakan pengawasan yang lebih mandiri, kritis, dan berkelanjutan.

Kegiatan daring ini berlangsung interaktif, di mana peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai pandangan serta pengalaman di lapangan. Antusiasme peserta mencerminkan semangat kolaboratif antara penyelenggara dan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.