Bawaslu Teluk Bintuni Gelar Rakor Lintas Lembaga untuk Perkuat Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Teluk Bintuni, 14 November 2025 _ Dalam rangka memperkuat kualitas pemutakhiran dan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Teluk Bintuni menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Lembaga yang melibatkan berbagai instansi strategis di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan dihadiri oleh KPU, Disdukcapil, Kesbangpol, Kepolisian, Kodim 1806, perwakilan organisasi masyarakat, serta unsur kepemudaan dan pemilih pemula.

Ketua Bawaslu Teluk Bintuni, Supia Tokomadoran dalam sambutannya menegaskan bahwa pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) merupakan pekerjaan berkelanjutan yang harus diawasi tidak hanya pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi sepanjang tahun melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

“Pemutakhiran data pemilih adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Melalui rakor lintas lembaga ini, kita membangun komitmen bersama untuk saling membuka data, berbagi informasi, serta melakukan koreksi secara cepat dan tepat terhadap temuan di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bawaslu menyoroti pentingnya keberadaan forum lintas lembaga sebagai ruang koordinasi untuk mensinkronkan informasi terkait perubahan data kependudukan, dinamika migrasi penduduk, serta perubahan status pemilih yang sering terjadi di sejumlah distrik.

Permasalahan Utama dalam Pemutakhiran Data Pemilih, dalam sesi pemaparan, Bawaslu Teluk Bintuni mengungkapkan beberapa isu krusial yang sering muncul dalam pengawasan daftar pemilih, di antaranya: Pemilih ganda, baik antar-distrik maupun antar-kabupaten,  Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), seperti yang telah meninggal dunia namun belum terhapus dari data, Pemilih pindah domisili yang belum tercatat dalam perubahan DPB,  Pemilih pemula yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap dengan  Keterbatasan akses geografis ke wilayah tertentu yang menghambat pembaruan data secara cepat.

Koordinator Divisi Pencegahan Parmas & Humas Bawaslu Teluk Bintuni, Didimus Kambia menjelaskan bahwa temuan-temuan tersebut sebagian besar didapatkan melalui hasil pengawasan langsung di lapangan serta masukan masyarakat.

“Wilayah Teluk Bintuni memiliki karakter geografis yang beragam. Ada distrik yang masih sulit dijangkau, sehingga pemutakhiran data pemilih memerlukan kerja sama intensif antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, serta masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung Bawaslu dan KPU dalam memastikan pembaruan data kependudukan dilakukan secara berkala dan terintegrasi.

Sementara itu, pihak KPU Teluk Bintuni menyampaikan perkembangan pemutakhiran DPB bulanan dan mengapresiasi peran aktif Bawaslu dalam memberikan masukan maupun rekomendasi perbaikan data.

Perwakilan dari unsur TNI–Polri pun menyatakan dukungan terhadap upaya Bawaslu dalam mengawasi DPB, termasuk anggota TNI/Polri yang lolos serta pensiunan TNI/Polri agar di data sebagai pemilih membantu pendataan masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara administratif.

Komitmen Bersama Menuju Data Pemilih yang Lebih Berkualitas pada penutupan kegiatan, Bawaslu Teluk Bintuni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal akurasi daftar pemilih sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang bermutu, inklusif, dan akuntabel.

“Pengawasan daftar pemilih adalah wujud tanggung jawab kita bersama. Kami berterima kasih atas dukungan semua lembaga, dan berharap sinergi ini dapat terus berlanjut untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya,” ungkap Ketua Bawaslu.

Bawaslu juga mengajak seluruh masyarakat Teluk Bintuni untuk aktif memberikan informasi terkait perubahan data diri atau keluarga kepada penyelenggara pemilu agar dapat segera diakomodasi dalam daftar pemilih.