Bawaslu Surati Bupati Teluk Bintuni agar Tidak Lakukan Mutasi Pejabat

Bawaslu Surati Bupati Teluk Bintuni agar Tidak Lakukan Mutasi Pejabat

Bintuni – Melanjutkan instruksi dari Bawaslu RI Nomor : SS-2020/K.BAWASLU/PM 00.00/12/2019, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menyurati Bupati Teluk Bintuni pada 6 Januari 2020 agar tidak melakukan pergantian pejabat atau melakukan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon atau mulai 8 Januari 2020.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Supiah Tokomadoran, S.Pd, MM mengatakan, hal itu juga berdasarkan UU Pemilukada Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan pemilihan gubernur (Pilgub), pemilihan bupati (Pilbup) dan Walikota yang tertuang dalam pasal 71 ayat 2.

Kemudian, dalam pasal 71 UU Pemilukada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 162 ayat 3 (tiga) yang juga disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.

Apabila aturan itu dilanggar, Tokomadoran mengatakan bahwa sanksi bagi pejabat yang melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut termuat dalam pasal 190 yang menyatakan bahwa pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 atau pasal 162 ayat 3, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (bulan) atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Tokomadoran berharap instruksi itu diindahkan agar penyelenggaraan Pemilukada tahun 2020 khususnya di kabupaten Teluk Bintuni dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. [ABI-R3]

SUMBER : https://taburapos.com/