Bawaslu Provinsi Papua Barat Gaungkan Gerakan "Pemilu Ramah Lingkungan" Melalui Forum KELADI ke-7

Bawaslu Provinsi Papua Barat kembali menggelar agenda rutin Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) seri ketujuh. Kali ini, diskusi daring yang disiarkan melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube resmi Bawaslu ini mengangkat isu krusial namun jarang dibahas: "Pengawasan Pemilu Ramah Lingkungan" 

Mengapa Pemilu Ramah Lingkungan Penting?

Kegiatan yang berlangsung pada 7 April 2026 ini menyoroti dampak nyata dari tahapan elektoral terhadap kelestarian alam. Diskusi dibuka oleh pemantik, Daud Kaleb Marani (Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat), yang menekankan bahwa proses pemilihan pemimpin tidak boleh mengorbankan kelestarian ekosistem . Banyaknya limbah kertas, plastik, dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sulit terurai menjadi tantangan serius bagi lingkungan pasca-pemilu.

Diskusi dipandu oleh moderator Abdul Malik Furu dan menghadirkan narasumber utama, Siti Nurliah Indah Purwanti (Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana). Poin-poin penting yang dibahas dalam sesi materi antara lain, Dampak APK dengan Banyaknya ribuan sampah visual berupa baliho dan spanduk yang dipaku sembarangan di pohon atau fasilitas umum sangat merusak estetika dan kesehatan lingkungan , Manajemen Limbah Logistik mengharuskan Bawaslu mendorong adanya pengelolaan limbah yang efektif, termasuk pemisahan sampah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan daur ulang logistik pemilu bekas pakai , Digitalisasi sebagai Solusi dalam Penggunaan teknologi seperti aplikasi Siwaslu, SIPS (Sengketa), dan Sigap Lapor menjadi langkah nyata Bawaslu dalam meminimalisir penggunaan kertas (paperless) dalam pengawasan .

Kegiatan ini mendapat respon antusias dari peserta di berbagai kabupaten. Beberapa poin sorotan dalam diskusi meliputi:

• Integritas Penyelenggara: Diskusi sempat menyinggung pentingnya integritas penyelenggara dalam menertibkan APK yang melanggar aturan.

• Tantangan Geografis & Regulasi: Kendala jaringan internet di daerah terpencil dan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur Green Election menjadi tantangan utama. Namun, Bawaslu tetap berupaya melakukan harmonisasi aturan teknis agar pengawasan tetap berjalan.

• Praktik Baik: Bawaslu Kabupaten Kaimana membagikan pengalaman mereka dalam menertibkan APK, di mana barang-barang tersebut dipilah berdasarkan kategori dan kayu-kayu bekas disalurkan kepada warga yang membutuhkan melalui mekanisme berita acara.

Forum KELADI seri ke-7 ini menjadi langkah awal bagi Bawaslu Papua Barat untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan jujur dan adil, tetapi juga berkelanjutan tanpa meninggalkan residu atau noda bagi bumi. Semangat ini diharapkan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi hingga distrik, dalam mengawal proses demokrasi yang lebih hijau di masa depan.