Bawaslu Papua Barat Bedah Strategi Lahirkan Politisi Perempuan Berkualitas di Forum KELADI #5

MANOKWARI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat kembali menggelar forum diskusi Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) Seri ke-5 dengan tema krusial: "Peran Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilu di Daerah: Upaya Melahirkan Politisi Perempuan yang Berkualitas". Diskusi yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi ini menyoroti masih rendahnya representasi perempuan di kursi legislatif Papua Barat meskipun regulasi afirmasi telah tersedia.

Forum ini menghadirkan kolaborasi antara pimpinan Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten yang pertama yaitu Pemantik Diskusi: Elias Iji (Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat) dan Moderator: Ali (Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni) juga Narasumber Utama: Supia (Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni) Poin Utama & Materi Diskusi yaitu Refleksi dan Tantangan Afirmasi Perempuan Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Iji, menegaskan bahwa regulasi sejak 2004 telah menjamin kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, data menunjukkan pencapaian di daerah masih fluktuatif. Di tingkat nasional (DPR RI) keterwakilan mencapai 21%, namun di beberapa kabupaten di Papua Barat, seperti Teluk Bintuni, angka keterwakilan perempuan di kursi legislatif pada 2024 masih 0%. Hambatan Kultural dan Struktural Narasumber Supia menguraikan beberapa faktor penghambat utama, antara lain:

• Budaya Patriarki: Dominasi budaya yang masih membatasi ruang gerak perempuan di dunia publik

• Kekerasan Politik Berbasis Gender: Tekanan psikologis maupun intimidasi yang dialami pengawas atau caleg perempuan di lapangan

• Kesenjangan Literasi: Kurangnya akses informasi dan literasi digital di daerah tertinggal 

Evaluasi Kaderisasi Partai Politik Diskusi menyoroti bahwa banyak partai politik yang menyertakan perempuan hanya sebagai syarat administratif (formalitas) untuk memenuhi pendaftaran, tanpa disertai pengkaderan dan pendidikan politik yang berkelanjutan

Dalam sesi diskusi, Ali Kwaikamtelat mengajukan berbagai pertanyaan yang memantik pemikiran mengenai bagaimana Bawaslu dapat lebih efektif dalam mendukung politik perempuan dan memperkuat partisipasi mereka di panggung politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi strategi peningkatan kapasitas politik perempuan, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya konkret yang bisa dilakukan untuk melahirkan politisi perempuan yang berkualitas dan berintegritas.

Materi yang disampaikan mencakup peran strategis Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu, terutama dalam memastikan partisipasi aktif perempuan politik, serta mengatasi berbagai hambatan sosial dan budaya yang sering menjadi penghalang. Supiah Tokomadoran menyoroti pentingnya pendidikan politik dan pelatihan khusus bagi perempuan agar mereka mampu bersaing secara sehat dan profesional di ranah politik.

Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan ekosistem politik yang inklusif dan mendukung keberhasilan politisi perempuan.

Di akhir sesi, forum merumuskan beberapa rekomendasi penting untuk perbaikan demokrasi di Papua Barat:

1. Perubahan Redaksi Regulasi: Mengusulkan perubahan kata dari "memperhatikan" menjadi "wajib" bagi keterwakilan perempuan di tingkat provinsi/kabupaten dalam undang-undang mendatang.

2. Pendidikan Politik Masif: Mendesak partai politik dan Pemerintah Daerah (melalui Kesbangpol) untuk lebih serius melakukan pelatihan bagi kader perempuan, bukan sekadar "tiba saat tiba akal" menjelang pemilu.

3. Audit Internal Partai: Mendorong transparansi internal partai untuk memastikan kursi bagi perempuan tidak "dilelang" kepada pemilik modal tertinggi.

Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Iji, menutup dengan pernyataan bahwa kuota 30% tidak boleh berhenti pada syarat administratif saja. "Representasi perempuan harus benar-benar mewakili aspirasi pembangunan di lembaga legislatif maupun eksekutif," tegasnya. Acara ini diakhiri dengan harapan besar agar Bawaslu mampu terus berperan aktif dalam memfasilitasi dan mengawasi proses politik yang adil dan bersih, serta melahirkan politisi perempuan yang berkualitas dan berintegritas. Melalui literasi demokrasi yang terus ditingkatkan, diharapkan demokrasi di Papua Barat semakin kuat dan inklusif, serta mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu mewakili suara rakyat secara adil dan profesional.