Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Mengawasi Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Teluk Bintuni Mengawasi Pelaksanaan Debat Publik Pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Teluk Bintuni pada Kamis (31/10/2024).

Kegiatan Debat Publik Pertama bertema "Meningkatkan Kesejatraan Masyarakat Menuju Kabupaten Teluk Bintuni Yang Maju dan Berkeadilan" yang di gelar KPU Kabupaten Teluk Bintuni ini berjalan dengan kondusif dengan penyampaian visi dan misi serta strategi masing-masing Pasangan Calon dalam mengatasi permasalahan di Kabupaten Teluk Bintuni melalui pertanyaan yang sudah di persiapkan oleh para penelis.

 Pelaksanaa Debat Publik ini sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye serta Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Kampanye. KPU Kabupaten Teluk Bintuni memfasilitasi acara ini untuk memberikan ruang bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilukada Serentak untuk menyampaikan visi, misi dan program mereka.

Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Supiah Tokomadoran, S.Pd.M.M menyampaikan bahwa salah satu fokus pengawasan dalam pelaksanaan Debat Publik Pertama ini adalah untuk memastikan kepatuhan prosedur dari tiga Pasangan Calon, Tim Sukses dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

"Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni beserta tim suksesnya tidak melakukan pelanggaran selama acara Debat berlangsung dan juga untuk melihat kepatuhan prosedur KPU Kabupaten Teluk Bintuni dalam menyelenggarakan acara ini" ujarnya.

Supiah Tokomadoran melanjutkan bahwa pengawasan juga dilakukan untuk memastikan netralitas dari ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa serta pihak lainnya yang hadir dalam kegiatan Debat Publik Pertama.

"Debat Publik Pertama dihadiri oleh berbagai elemen seperti halnya ASN, TNI, POLRI dan Kepala Desa yang mana dilarang untuk terlibat aktif dalam kegiatan Debat berlangsung" tuturnya.

"Pelaksanaan Kampanye seperti pelaksanaan Debat Publik ini tidak boleh melibatkan anak di bawah umur. kami sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan pihak pengamanan dari Polres Kabupaten Teluk Bintuni agar dapat mencegah keterlibatan anak-anak di bawah umur karena ini tidak dibolehkan,"tutupnya.